Rp 3,5 Miliar Bantuan Bagi Peternak tak Terserap

DUNIATERNAK.COM, – Anggaran Tahun 2015 di Dinas Peternakan Kabupaten Subang sebesar Rp 3,5 miliar berupa bantuan yang diperuntukan bagi para peternak tak terserap. Dana itu tak bisa dicairkan karena terbentur aturan yang mewajibkan penerima bantuan harus berbadan hukum.

“Memang dana Rp 3,5 miliar itu dianggarkan untuk bantuan bagi puluhan kelompok peternak di Subang. Sebenarnya sudah ada puluhan kelompok ternak calon penerima, tetapi hasil verifikasi ternyata belum berbadan hukum, sehingga tak bisa dicairkan,” kata Kepala Bidang Usaha Ternak Pengolahan Hasil, Dinas Peternakan Kabupaten Subang, Wastim Edi, Senin (22/2/2016).

Dia mengungkapkan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya mengatur persyaratan serta ketentuan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan hibah barang. Pada Undang-undang itu disebutkan penerima bantuan harus berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Jadi, aturannya tidak cukup akta notaris, tapi harus ada pengesahan dari kemenkumham juga. Sedangkan puluhan kelompok peternak calon penerima belum punya badan hukum, jadi kami tak mau ambil risiko. Sebab bila direalisasikan bisa melanggar aturan, makannya bantuan bagi 70 kelompok ternak yang sudah diverifikasi terpaksa ditangguhkan,” ujarnya.

Edi mengungkapkan bantuan yang tak bisa dicairkan itu, khusus yang sumber dananya dari APBD Kabupaten dan Pemrov Jabar. Sedangkan bantuan yang sumber dananya dari APBN masih bisa direalisasikan tak ada kendala. “Kalau bantuan pusat nggak ada masalah. Soalnya aturan itu bagi bantuan yang pembiayaannya dari pemkab dan pemprov,” ujarnya.

Kepala Dinas Peternakan Subang, Rahmat Fatharahman mengatakan, aturan itu diberlakukan sebagai upaya agar penyalurannya bisa tepat sasaran, tak terjadi penyimpangan. Pihaknya terus berupaya mendorong kelompok peternak bisa memiliki badan hukum supaya bantuan yang telah dialokasikan bisa terserap.

“Selain berbadan hukum, ada syarat lagi yaitu usaha kelompok calon penerima minimal harus sudah berjalan tiga tahun. Jadi, tak otomatis punya badan hukum bisa dapat bantuan, kalau usaha berjalan kurang dari tiga tahun belum dapat bantuan,” ujarnya.

Seorang pengurus kelompok ternak di Sukarandeg Desa Gunungsari Kecamatan Pagaden, Warlan mengatakan pihaknya tahun 2015 lalu sudah mengajukan bantuan ternak domba untuk pengembangan usahanya. Namun usulan itu tak ada realisasinya. Setelah ditanyakan lagi, ternyata kendalanya ada aturan yang mengharuskan kelompok ternak berbadan hukum.

“Kami tak tahu ada aturan itu, pantesan tak ada kelanjutannya. Kecewa sih ada tapi ya mau bagaimana lagi, aturannya memang seperti itu dan kami juga belum mengurus badan hukum,” katanya.(Sumber: pikiran-rakyat.com)

SHARE THIS POST

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati
Author: usahaternak View all posts by

Comments are closed.