Kementan Siapkan Pulau Karantina Ternak Untuk Tampung Sapi Impor

Impor Sapi Bakalan

Kementerian Pertanian akan menyiapkan sejumlah pulau karantina ternak dan hewan guna menampung sapi-sapi impor. Itu dilakukan menyusul akan disahkannya amendemen UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) oleh DPR bulan ini.

Amandemen UU PKH membuka peluang bagi Indonesia untuk mendatangkan sapi impor dari sejumlah negara dan tidak tergantung pada satu negara.

Menteri Pertanian, Suswono, mengungkapkan, salah satu klausul penting dari amandemen UU PKH adalah mengembangkan zona based sehingga Indonesia bisa lebih leluasa mendapatkan pasokan daging dan sapi impor dari berbagai negara di dunia, tentunya yang memang sudah dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Skema country based tidak menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan . Dengan amandemen UU PKH, kami sedang menyiapkan pulau-pulau karantina, misalnya di barat, tengah, dan timur Indonesia. Pulau ini merupakan ruang bagi sapi impor yang berasal tidak hanya dari negara tertentu,’’ kata Mentan usai rapat kordinasi Badan Koordinasi Nasional penyuluhan pertanian, perikanan, dan Kehutanan di Jakarta, Selatan(2/9).

Mentan kembali menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan tidak sesuai apabila menerapkan skema country based dan lebih pas menerapkan zona based. Dengan zona based, Indonesia bisa memperbanyak populasi sapi dalam jumlah besar karena bisa mendapatkan sapi indukan dari negara lain di berbagai belahan dunia.

Sementara itu, kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini mengatakan, apabila amandemen UU PKH disahkan DPR, akan timbul effort yang sangat besar di bidang perkarantinaan dan penciptaan tantangan yang lebih berat dalam pengawasan ternak.

‘’Dari yang tadinya berbasis negara yang sudah sangat aman, sekarang berbasis zona. Jadi nanti kami harus lebih hati-hati. Artinya, kami harus melakukan tindakan karantina atau proteksi secara lebih maksimal ,’’ ujar Kepala Barantan.

Banun menuturkan, pengunaan skema zona based sebenarnya sudah diatur dalam UU No 16 Tahun 1992 tentang perkarantinaan yang mana di sebutkan boleh mendatangkan atau memasukan hewan dari negara bebas secara zona dengan pengamanan karantina maksimal.

Lebih jauh Kepala Barantan mengatakan, apabila memang nantinya skema zona based di perlukan, pulau karantina memang sangat di perlukan. Kementan bahkan sudah mengidentifikasi beberapa lokasi dan ini sudah di dalami dengan tim Kementerian Koordinator Perekonomian, mengingat langkah ini membutuhkan dana besar dan kewenangan lintas kementrian dan lembaga. Untuk menyiapkan pulau karantina, perlu ada pelabuhan khusus untuk menerima kiriman sapi dan persoalan teknis lainya.

‘’Ada 3 tempat yang di siapkan, yaitu di Bangka Belitung, Sulawesi Tengara, dan Sumatra Utara. Untuk menyiapkan pulau karantina perlu ada kepabeanan, karantina, dan imigrasi. Terkait investasi belum di hitung dan belum tahun ini,’’ jelas Kepala Barantan.

SHARE THIS POST

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati
Author: usahaternak View all posts by

Leave A Response