Industri Ternak Berbasis Pedesaan Dorong Swasembada Daging

ternak sapi australia

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia untuk 5 hingga 10 tahun yang akan datang adalah ketercukupan kebutuhan pangan penduduk. Terutama telur, daging, dan susu yang berasal dari hewan ternak.

Untuk itu, kebijakan pengembangan industri peternakan berbasis pedesaan perlu didorong agar bisa mencapai target swasembada daging yang hingga sampai saat ini belum pernah terwujud.

“Populasi sapi nasional berkisar 14 juta ekor dan setiap tahunnya hanya menghasilkan dua juta ekor anak sapi. Tetapi, yang siap dipotong sekitar satu juta ekor, itu pun tersebar di mana-mana. Sedangkan kebutuhan bisa mencapai 1,5 juta ekor,” kata Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Ali Agus, Senin 16 Juni 2014.

Menurutnya, saat ini, setiap tahun pemerintah rata-rata mengimpor sekitar 300 ribu hingga 500 ribu ekor sapi, bahkan daging sapi impor mencapai 150 ribu hingga 200 ribu ton.

Besarnya jumlah impor daging sapi ini disebabkan pasokan daging sapi lokal belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah yang terus meningkat.

“Kemampuan daya beli masyarakat kian meningkat, jika sebelumnya lebih banyak ke karbohidrat, saat ini sudah beralih ke protein hewani,” jelasnya.

Dia menjelaskan, tingginya tingkat kebutuhan masyarakat ini tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Ali menilai, pemerintah lalai dan tidak memiliki komitmen untuk memajukan industri peternakan. Padahal, salah satu kebijakan yang diperlukan adalah penyediaan dan kepastian lahan untuk zona peternakan.

“Di Australia, ada komitmen politik pemerintah, dukungan perbankan serta bantuan teknologi. Alokasi lahan juga sangat jelas,” tambahnya.

Industri peternakan di Indonesia, kata Ali, akan bisa tumbuh dan berkembang apabila ada dukungan politik dari pemerintah.

Dia mengusulkan adanya program pertanian terpadu di pedesaaan yang berbasis peternakan. Hanya saja, program ini hanya dilakukan di Pulau Jawa. Sementara itu, di luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua menggunakan pola peternakan ekstensif.

“Misalnya, daerah bekas tambang bisa digunakan untuk petenakan. Yang penting, ada kepastian lahan,” ungkapnya.(Sumber : bisnis.news.viva.co.id )

SHARE THIS POST

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati
Author: usahaternak View all posts by

Leave A Response