Gerakan Sejuta Sapi

Swasembada Daging Sapi

Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Hermansyah berpendapat Gerakan Sejuta Sapi di Nusa Tenggara Barat bisa dijadikan model bagi provinsinya.

“Apalagi Kalimantan Selatan (Kalsel) bukan hanya berupaya mempertahankan swasembada daging, tapi juga bisa surplus bahan pangan tersebut,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa, sesudah studi banding ke NTB.

Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyatakan ada beberapa hal yang mengesankan di NTB dengan Gerajan Sejuta Sapi, dan mungkin bisa menjadi contoh Kalsel.

Sebagai contoh, katanya, dalam hal menjaga kesehatan sapi, NTB cukup ketat melakukan proteksi, antara lain melakukan seleksi secermat mungkin terhadap sapi yang didatangkan dari luar.

Kalau misalnya sapi dari luar itu terindikasi, apalagi nyata-nyata kena penyakit antraks, tidak ada alasan dan tawar menawar akan ditolak, ungkapnya mengutip keterangan pejabat dari provinsi tersebut./e

“Begitu pula sapi yang akan mereka jual atau antarpulaukan, kalau terkena antraks akan dimusnahkan guna mencegah penyebaran jenis penyakit yang bisa membawa kematian pada hewan tersebut dan terhadap pengkonsumsi,” lanjutnya.

Dengan melihat sistem usaha dan pengelolaan peternakan sapi di NTB, menurut politisi PDI-P yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD tingkat provinsi tersebut, Kalsel juga berpotensi untuk pengembangan ternak sapi.

“Di NTB, hampir semua masyarakat desa memelihara ternak. Ternak yang merupakan induk tersebut atas bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD provinsi setempat,” ungkapnya.

“Ke depan kita berharap, dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah, nanti usaha peternakan rakyat di Kalsel dapat semakin tumbuh dan berkembangan pesat,” kata Hermansyah.

Studi banding Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsan dari PKS ke NTB waktunya bersamaan dengan komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, yang dijadwalkan 22 – 24 Mei 2014.

Sedangkan tujuan dan sasaran meteri studi banding tersebut berbeda, sesuai pembidangan masing-masing, seperti Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Achmad Bisung ke Sumatera Selatan.

Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi ke Provinsi Bali, dan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff ke Provinsi Lampung.(Sumber : antarakalsel.com)

SHARE THIS POST

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati
Author: usahaternak View all posts by

Leave A Response