Daging Sapi Mahal, Ternak Sapi Harus Dikembangkan

1

 

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang prihatin dengan melambungnya harga daging yang mencapai Rp 140 ribu per kg. Ia meminta, impor daging jangan diserahkan kepara segelintir orang agar tidak mempermainkan harga.

“Mahalnya harga daging ini kan akibat persediaan, stok dagingnya sedikit, tapi permintaan konsumen sangat besar, maka harganya melambung tinggi. Ini tentunya yang harus diatur oleh pemerintah, yaitu Menteri Perdagangan Rachmat Gobel,” tegas Oesman Sapta, usai membuka Lomba Cerdas-Cermat (LCC) untuk siswa SMU tingkat nasional di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (10/8/2015).

Karena itu lanjut Oesman Sapta, impor tidak bisa dihindari. Hanya saja harus diatur oleh Mendag RI, bahwa importirnya itu jangan diserahkan kepada segelintir orang saja.

“Kalau urusan importir, ya itu kewajibannya Pak Mendag, agar tidak menyerahkan kepada segelintir orang,” katanya.

Namun, Oesman Sapta tidak bersedia menyebutkan siapa saja segelintir orang yang menikmati impor sapi belakangan ini.

Yang jelas, akibat harga tinggi itu penjualan jauh merosot, para pedagang pun mogok dan berdemo meminta pemerintah mengambil tindakan tepat. Mahalnya harga daging ini menyulitkan rakyat, sepert pengusaha catering, warung makan, dan industri makanan lainnya.

Dalam pandangan Oesman Sapta, Indonesia harus mulai mengembangkan sapi ternak dengan pembibitan yang benar, sehingga tidak mengalami kesulitan daging sapi seperti selama ini. Kita harus menuju ke swasembada daging.

“Kita harus mulai melakukan pembibitan ternak sapi, apalagi pembibitan sapi itu tidak mengenal musim kemarau atau hujan,” pungkasnya.

Sebelumnya pakar hukum pidana Asep Warlan Yusuf menyayangkan rencana pemerintah mempidanakan pedagang sapi yang mogok berjualan karena dianggap mengganggu kegiatan ekonomi. “Itu tindakan gegabah, kehilangan akal dan bodoh. Ini menunjukkan betapa pemerintah ini panik dengan situasi yang tidak bisa mereka kendalikan,” terangnya.

Asep menegaskan aturan tindak pidana ekonomi yang dimaksud mengganggu kegiatan ekonomi itu seperti penyelundupan, penimbunan barang, mengganggu distribusi barang dan jasa dengan tindakan pidana dan lain-lain. “Sementara demo atau pun mogok tidak termasuk bagian dari aturan perundangan tersebut,” imbuhnya.

SHARE THIS POST

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati
Author: usahaternak View all posts by

Comments are closed.